40.000 KK Miskin di Pandeglang Belum Dapat Bantuan Sosial Pemerintah

Kepala Dispenda Kabupaten Pandeglang, Tati Suwagiharti.

PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Sebanyak 40.000 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Pandeglang, belum tercover sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Karena dari Basis Data Terpadu (BDT), jumlah miskin di Pandeglang mencapai 113.344 KK.

Namun yang sudah tercatat sebagai penerima bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 72.000 KK. Sedangkan yang dibantu melalui Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu), hanya sebanyak 8.000 KK.

“Kalau lihat dari Basis Data Terpadu, jumlah angka miskin di Pandeglang 113.344 KK. Yang sudah tercover 72.000 dari PKH, Jamsosratu 8.000, total kana da 80.000 KK yah? Jadi masih ada selisih 40,000 KK yang belum mendapat bantuan dari pemerintah,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Tati Suwagiharti, Rabu (5/9/2018).

Berdasarkan data sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016, jumlah penduduk di Pandeglang kurang lebih sebanyak 1,200.512 jiwa. Dari total jumlah penduduk tersebut, 501.857 jiwa diantaranya dikategorikan sebagai masyarakat dengan golongan ekonomi tidak mampu.

Untuk menanggulangi hal itu, dirinya berharap agar nilai bantuan yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Pusat bisa bertambah. Karena jika hanya mengandalkan keuangan Pemkab Pandeglang, maka diperkirakan tidak akan cukup mengingat anggaran Pemda yang terbatas.

“Solusinya kami berharap tahun ini ada mekanisme pemutakhiran mandiri, kekurangan itu bisa dicover oleh pusat, Pemprov, Dan Pemkab,” katanya.

Meski demikian, dirnya mengklaim bahwa angka kemiskinan di Pandelang mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir meski tidak mencapai 1 persen. Sementara berdasarkan data kemiskinan yang dirilis oleh BPS Banten akhir tahun lalu, persentase kemiskinan di Kabupaten Pandeglang naik 0.07 persen dari tahun 2016 menjadi 9.74 persen.

“Jika melihat angka KK kemiskinan, memang belum bisa menurunkan jumlah kemiskinan secara signifikan. Tetapi diera kepemimpinan bupati saat ini, sudah turun dari 10.43 persen menjadi 9.67 persen,” tandasnya. (Red-02).

Exit mobile version