KOTA SERANG, BantenHeadline.com – Sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT) melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Ciceri, Kota Serang, Jum’at (8/3/2019). Mahasiswa menilai program 100 Hari Kerja Walikota dan Wakil Walikota Serang Syafrudin-Subadri Ushuludin dinilai gagal.

Program 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota sendiri yakni mengatasi kemacetan, mengatasi persoalan sampah (kebersihan) dan penataan pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang.

Koordinator aksi Nahrul Muhlimi mengatakan, kegagalan dalam penataan PKL terlihat dari relokasi PKL Stadion Maulana Yusuf Ciceri yang dilaksanakan pada 2 Januari lalu. Namun, hingga saat ini yang terhitunh sudah dua bulan, belum ada kepastian yang diterima para PKL.

“Lokasi Kepandean yang dijadikan tempat relokasi ternyata sudah ditempatin dan dikendalikan oleh ormas dan beberapa premanisme, akhirnya walaupun baru 30 persen yang sudah ditata, problem besarnya setiap lapak sudah dipatokin dan dinamain, artinya sudah dipesan oleh kebanyakan pedagang yang memang itu bukan PKL Stadion, sehingga yang terjadi berdampak pada ketidakjelasan yang dihadapi PKL stadion,” katanya.

Kemudian, dalam penataan sampah dan kebersihan, ia menilai tidak ada perubahan. Bahkan, sejak Walikota dan Wakil Walikota dilantik pada 5 Desember lalu, lalu tanggak 1 Januari terjadi longsor di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong yang menelan korban jiwa. Sampai hari ini, belum ada perubahan yang signifikan.

“Padahal jika mengacu kepada anggaran yang dialokasikan untuk menata kebersihan nominalnya cukup besar, dititik lain seperti di pembuangan sampah Penancangan itu juga belum di tangani secar serius, terkadang sampah tersebut menumpuk dan dampaknya lalat kemana-mana dan aroma bau sampah juga menyebar ke perumahan warga,” ucapnya.

Dalam mengatasi kemacetan, ia menilai kemacetan di Kota Serang semakin krodit. Bahkan, diterowongan Trondol yang menjadi fokus Wali Kota masih sangat semrawut, di Pasar Rau sama sekali belum tersentuh. “Ternyata ada 15 titik di Kota Serang yang menjadi fokus Walikota untuk mengentaskan kemacetan, itupun tidak selesai di agenda program 100 hari, artinya cuma bentuk pencitraan yang kemudian digubris kepada khalayak,” tuturnya.

Sehingga, atas dasar tersebut mahasiswa menilai program 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Serang Syafrudin-Subadri Ushuludin gagal. Bahkan, klaim tercapai 80 persen yang disampaikan Wali Kota dinilainya sebagai pembohongan publik. “Walikota mengklaim bahwa sudah 80 persen dikerjakan dalam program 100 harinya tersebut, mereka melihat dari aspek mana, itu pembohongan publik yang dilakukan oleh rezim baru tersebut,” ujarnya.

Selain itu, ia mengharapkan reformasi birokrasi harus segera dilakukan dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Syafrudin-Subadri Ushuludin. Hal itu karena mereka menilai ada OPD yang nakal dalam melakukan tugasnya. “Beberapa OPD kami menilai ada yang nakal dalam menjalankan tufoksinya tersebut, maka kiranya harus ditangani secara serius oleh Pemkot untuk bagaimana bisa menjalankan reformasi birokrasi yang konkrit dan nyata,” katanya.

Pantauan dilokasi aksi, masa aksi sempat ricuh dengan aparat kepolisian saat masa aksi mencoba membawa ban bekas dan direbut oleh aparat kepolisian dari Polres Serang Kota. (Red-04).