Demo Mahasiswa Tolak Kedatangan Jokowi di Banten Ricuh Dengan Polisi

Aksi demo Mahasiswa Banten Tolak Kedatangan Jokowi, ricuh dengan polsi.

SERANG, BantenHeadline.com -.Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banten menggelar aksi demo menolak kedatangan Presiden Joko Widodo di Banten, Rabu (1/3/2018).

Aksi yang sedianya akan digelar di halte bis di depan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, akhirnya hanya digelar di dalam kampus, tepat di balik pagar pintu gerbang. Demo dalam pengawalan polisi yang awalnya kondusif, tiba-tiba berubah menjadi tegang hingga terjadi kericuhan. Mahasiswa dan polisi terlibat aksi lempar batu. Polisi akhirnya menembakkan gas airmata untuk meredakan kericuhan.

Dalam orasi, Ketua GMNI Cabang Serang, Adnan Fatoni menilai, kebijakan pemerintah Jokowi-JK semakin hari semakin menunjukkan watak anti rakyat, bahkan menurutnya, berdikari secara ekonomi sudah sangat jauh dari harapan.

“Rezim hari ini yang menjadikan bangsa Indonesia bagaikan barang obral untuk diperdaya, kebijakan mempermudah Investasi asing dan tenaga kerja asing  ditengah belenggu politik upah murah (PP 78) yang menindas rakyat buruh. Lantas, bagaimana nasib-nasib anak bangsa yang ingin merubah nasib bangsanya, sementara sumber daya alam dan sumber daya manusia didominasi oleh asing?” kata Adnan dengan pengeras suara.

Ia menuturkan, di tengah krisis kapitalisme yang semakin berkembang, pemodal semakin berjaya berinvestasi dengan banyak pembangunan yang dilakukan sehingga memunculkan konflik-konflik lahan di Indonesia.

“Dalam UU Pokok Agraria tahun 1960 jelas mengandung pengertian bahwasanya Reforma Agaria merupakan pembaharuan atau penataan ulang agraria terutama untuk rakyat kecil bukan pemodal, kepemilikan atas tanah dirombak menyeluruh bukan hanya sertifikasi lahan belaka,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, revisi UU MD3 hadir sebagai tandingan RUU KUHP Pasal penghinaan Presiden, bahkan menurutnya, nota kesepahaman TNI-POLRI membungkam demokrasi rakyat yang menunjukan watak pemerintahan anti kritik.

“Dari segi kesehatan, dimana adanya BPJS menunjukkan masyarakat harus menabung dan saling mensubsidi untuk kesehatan mereka. Namun, bagaimana dengan rakyat kecil yang membutuhkan fasilitas kesehatan gratis?” pungkasnya. (Red-05).