PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta pemerintah kabupaten kota di Banten untuk bersinergi dalam mengentaskan kemiskinan. Soalnya, Pemprov tidak bisa bergerak sendiri dalam menyelesaikan hal tersebut meski dengan meningkatkan jumlah bantuan sosial bagi masyarakat tidak mampu.

Hal itu dikatakan Wagub ketika memberi bantuan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) bagi ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Gedung Grha Pancasila, Kabupaten Pandeglang, Selasa (4/9).

“Kuncinya adalah bagaiamana kita bersama-sama mensinergikan program antara pemerintah kabupaten kota, provinsi, pemprov maupun pusat agar dapat terealisasikan kepada masy yang tidak mampu,” katanya.

Menurut Andika, program yang diluncurkan oleh Pemprov perlu mendapat dukungan dari delapan kabupaten kota. Mengingat angka kemiskinan di Banten, muncul dari setiap kabupaten kota. Sehingga perlu adanya sinergitas program antar daerah bahkan hingga Pemerintah Pusat yang komprehensif.

“Tentu provinsi juga perlu dukungan dari delapan kabupaten kota, karena angka kemiskinan muncul dari kabupaten kota. Dalam kaitan ini perlu adanya sinergitas program yang komprehensif,” jelasnya.

Sementara soal program pengentasan kemiskinan, dia masih meyakini bahwa Jamsosratu menjadi salah satu instrumen yang dapat mengurangi angka kemiskinan di Banten. Maka Pemprov akan berupaya meningkatkan bantuan Jamsosratu pada tahun depan.

“Jamsosratu salah satu program untuk pengentasan kemiskinan di Banten. Tentu masih banyak program pemberdayaan masyarakat lainnya. Namun ini kan langsung diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu,” bebernya.

“Sekarang harus kami evauasi dulu, hasil penyaluran ini efektif tidak dan tepat sasaran tidak? Dari hasil itu nanti kami akan melihat dari sisi penambahan baik nilai maupun kpm jamsosratu,” terang politisi golkar itu.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Tati Suwagiharti menyebutkan, tahun ini alokasi Jamsosratu di Pandeglang dibagi kepada 8.000 KPM dengan nilai bantuan masing-masing Rp1.665.000 yang didistribusikan dalam dua tahap.

“Yang sekarang tahap pertama. Sisanya akan diberikan pada tahap berikutnya bulan depan. Tetapi memang angkanya bekurang. Tahun lalu kita dapat kuota 10 ribu KPM dengan nilai bantuan Rp2.250.000,” sebut Tati.

Meski setiap tahun mendapatkan berbagai bantuan sosial, namun Tati mengungkapkan hal itu belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Pandeglang. Karena dalam tiga tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan di Pandeglang tidak lebih dari 1 persen.

“Peran Jamsosratu dalam pengentasan kemiskinan di Pandeglang sejauh ini belum ada kajian dari Dinsos, karena kami hanya menyalurkan bantuan. Ranah itu ada di BPS dan Bappeda. Namun jika melihat angka KK kemiskinan, diakui bahwa belum bisa menurunkan jumlah kemiskinan secara signifikan,” ujarnya. (Red-02).