banner 728x90

Warga Desak Pemda Hentikan Pembangunan Villa Stephani – Resort di Carita

Warga Desak Pemda Hentikan Pembangunan Villa Stephani – Resort di Carita
Unjuk rasa warga mendesak Pemda menghentikan pembangunan Villa Stephani dan Resort di Desa Sukarame, Carita Pandeglang.

KABUPATEN PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Puluhan massa yang mengklaim sebagai warga Desa Sukarame, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Kamis (5/7/2018) berunjuk rasa di depan lokasi pembangunan Villa Stephani dan Resort.

Warga mendesak agar Pemda Kabupaten Pandeglang menghentikan pembangunan Villa, karena dianggap belum mengantongi perizinan resmi yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMTSP) Pandeglang.

Pembangunan villa melalui reklamasi pantai yang sudah berjalan dua tahun tersebut juga diklaim merusak biodata laut dan merugikan warga sekitar yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.

Aksi dilakukan dengan membentangkan poster berisi desakan agar pembangunan villa dihentikan sambil berorasi bernada kecaman atas ulah pemilik villa yang mengabaikan dampak bagi warga dan aturan perizinan Pemda.

“Kami minta pembangunan yang saat ini berjalan segera ditutup, karena dari awal membangun sampai saat ini telah dilakukan reklamasi. Pembangunan villa juga sudah mengangkangi Undang-Undang dan peraturan yang berlaku,” ujar Atang salah seorang warga dalam orasinya melalui pengeras suara.

Atas aksi warga tersebut, Kepala Desa Sukarame, Jaenal mengaku bahwa pihak pengelola villa pernah meminta rekomendasi pembangunan villa. Namun ia tidak mengetahui apakah proses perizinan lainnya sudah ditempuh.

“Saya juga pernah mengetahuinya kalau izin dari sebagian warga memang ada, kalau izin lainya saya tidak tahu,” imbuhnya.

Kabid Pengendalian dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, Roni membenarkan, bahwa sampai saat ini pihak Villa Stephanie belum pernah mengurusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal pihaknya beberapa kali memberi teguran namun tidak juga diindahkan.

Menurut Roni, meski pemberian izin reklamasi pantai menjadi kewenangan Pemda Provinsi Banten, tapi sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan surat tembusan dari pihak Provinsi atas reklamasi pantai di lokasi tersebut.

“Sampai saat ini tembusan dari provinsi belum ada,” tegasnya. (Red-02).

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.