Kesal UAS Tertunda, Wabup Desak Koorwas Pendidikan Pandeglang Diganti

Kesal UAS Tertunda, Wabup Desak Koorwas Pendidikan Pandeglang Diganti
Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban.

PANDEGLANG, BantenHeadline.com – Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban menilai, Tim Koordinator Pengawas (Koorwas) Pendidikan Kabupaten Pandeglang tidak bekerja profesional. Hal itu ditunjukkan dengan pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) ganjil di sekitar 200 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Pandeglang yang tertunda sejak Selasa (5/12) kemarin hingga hari Rabu (6/12).

Menurutnya, kejadian ini merupakan yang pertama kali terjadi di Pandeglang dan dinilai sebagai kesalahan yang fatal. Maka tak heran Tanto menganggap bahwa persoalan ini telah mencoreng dunia pendidikan di Pandeglang. Sehingga ia menilai sudah selayaknya Tim Koordinasi Pengawas (Koorwas) dievaluasi.

“Tentunya kami kecewa sebagai penyelenggara negara. Ini sangat miris sekali karena terjadi di 15 kecamatan. Kami menyayangkan sikap ketidakprofesionalan seperti ini. Karena ini sejarah, baru kali ini terjadi, jadi sangat memalukan,” tutur Wabup, Kamis (6/12).

Tanto menerangkan, sebagai agenda rutin yang juga penting, seharusnya pihak terkait dari unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan Koorwas, menyiapkan sejak jauh hari. Apalagi, pelaksanaan UAS merupakan momentum penting bagi peserta didik.

“Saya berharap ke depan tim, termasuk Koorwas bersikap profesional sejak jauh-jauh hari. Karena yang dirugikan siswa-siswi dan mencoreng nama baik dunia pendidikan di Pandeglang. Sehingga kalau seperti ini menjadi sorotan nasional,” imbuhnya.

Oleh karena itu, dirinya mendesak agar Tim Koorwas Pendidikan Kabupaten segera dilakukan perombakan.

“Koorwas ini wajib dan harus dirombak karena sudah fatal sekali. Usulan saya Dindikbud untuk segera evaluasi tim yang terlibat, mengapa bisa terjadi kesalahan fatal seperti ini,” desak Tanto.

Ke depannya, Wabup berharap agar kejadian ini dijadikan pelajaran agar tidak terulang ditahun mendatang. Koorwas dan Dindikbud harus lebih intens berkoordinasi untuk menentukan perusahaan percetakan yang bonafit. Dengan demikian, peserta didik yang merupakan tonggak masa depan bangsa tidak dirugikan.

“Masa problem sistem seperti ini saja yang sudah jelas masih gagal? Sekarang tinggal menunjukkan sikap profesional, mencari percetakan yang bonafit, agar sesuai dengan agenda yang direnacanakan, apalagi ini kan masuk agenda penting yang melibatkan banyak orang,” tandas mantan Ketua KNPI Banten tersebut. (Red-02).

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.